#PapuaItuKita: Jokowi Mana Suaramu?

lilin paniai1PAPUA ITU KITA mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk segera bertanggungjawab menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Pania Papua pada 8 Desember 2014. Keseriusan Presiden Jokowi harus diikuti dengan pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Pada tanggal 8 Desember 2014 Aparat Keamanan RI yang terdiri dari Tim Khusus (Timsus) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon 753 Arga Vira Tama telah mengeksekusi mati dengan tembakan yang membabi buta kepada warga sipil di Paniai, Papua.  Akibatnya 4 warga sipil yang masih tergolong usia anak meninggal dunia dan 14 warga lainnya mengalami luka-luka.

Kejadian ini berawal pada tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 20.20 waktu Papua sebuah pengendara sepeda motor yang diketahui dikendarai oleh seorang anggota TNI melaju ke arah Madi tanpa menyalakan lampu. Saat melintasi pondok natal , anak-anak yang menjadi korban pada peristiwa ini menegur pengendara untuk berhati-hati karena kondisi jalan yang berbahaya. Namun respon dari anggota TNI pengenda motor tersebut justeru tidak menerima dan kembali ke lokasi tersebut dengan memanggil anggota TNI lainnya dalam jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan mobil jenis Toyota Fortuner.

Masih pada hari yang sama, sejumlah anggota TNI tersebut menyerang dan menembaki anak-anak yang berada di pondok natal. Seorang korban yang bernama Yulianus Yeimo ditangkap dan disiksa oleh anggota TNI dengan menggunakan senjata lars panjang dan korban mengalami luka tikam dibagian kepala. 3 (tiga) anak lainnya yang masih staus pelajar itu lari kearah bukit Togodimi. Korban lainnya yang bernama Jeri Gobai tertembak dibagian paha sebelah kanan. Penyerangan anggota TNI ini juga merusak pondok natal yang dibangun oleh warga untuk memperingati hari raya natal.

Warga yang berada di sekitar lokasi peristiwa di kampung Madi dan Ipakiye ketakutan dan tidak berani keluar rumah khawatir menjadi sasaran amuk dari anggota Timsus TNI ini.

Kesesokan harinya, 8 Desember 2014 sejumlah warga yang sebagian merupakan kerabat dari korban mendatangi markas kodim untuk menanyakan alasan penyerangan oleh anggota TNI teradap anak-anak di Pondok Natal. Warga menutup sebagian ruas jalan lintas Nabire – Eranotali.

Wakpolres Paniai yang mendatangi kerumunan massa berusaha menenangkan namun situasi semakin tidak dapat dikendalikan. Tembakan dari arah aparat keamanan Timsus TNI 753 dan Kepolisian menyasar kerumunan warga setelah proses negoisasi antara warga dan Wakapolres Paniai gagal.

Brutalitas aparat gabungan TNI dari tim khusus 753 AVT dan Kepolisan menyikapi protes keluarga korban menyebabkan 4 orang anak dengan staus pelajar meninggal dunia akibat luka tembakan dan penganiayaan dengan senjata tajam serta senjata lars panjang, sedangkan 14 warga sipil lainnya masih kritis dirawat di RSUD.

Sebagai bagian yang sulit untuk dipisahkan dari peristiwa ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Kepala kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Yotje Mende terkait perintah penangkapan dan penembakan baik hidup atau mati kepada pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku kriminal di Ilaga, Puncak Jaya.

PAPUA ITU KITA menilai peristiwa ini sebagai bentuk Pelanggaran HAM Berat – Kejahatan terhadap Kemanusiaan karena telah terjadinya serangan yang meluas dan dilakukan secara sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Unsur-unsur pelanggaran HAM Berat tersebut harus segera direspon oleh Komnas HAM RI dengan melakukan pembuktian legal. Langkah ini kami nilai tepat sebagai solusi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sering terjadi di Papua, langkah ini harus diikuti  dengan pembentukan KPP HAM. Tugas dari KPP HAM adalah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Pania, Papua pada tanggal 7-8 Desember 2014 dengan meminta keterangan pihak-pihak korban, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti dan  memeriksa berbagai tempat termasuk bangunan yang perlu bagi penyelidikan. Di samping itu, KPP-HAM juga berwenang memeriksa dan meminta dokumen-dokumen instansi yang diperlukan bagi penyelidikan serta mengolah dan menganalisa fakta yang ditemukan untuk kepentingan penuntutan dan publikasi.

Untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban Kmi mendesak Komnas HAM untuk berkoordinasi dan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat memberikan jaminan perlindunagn dan keselamatan bagi saksi-saksi dan korban yang saat ini terus mengalami intimidasi dan trauma.

Dua rekomendasi mendesak tersebut diatas harus mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo, sebagai kepala pemerintahan Joko Widodo harus memimpin penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

Jakarta, 17 Desember 2014

PAPUA ITU KITA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s