Korporasi Tambang Kapitalis Merusak Lingkungan!*

Broken-Earth kapitalismRosa Djamilah[2]

Merusak Lingkungan Demi Keuntungan

Industri tambang merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi kapitalisme. Dari situlah pundi-pundi uang mereka terus bertambah. Data yang dirilis Majalah Forbes pada akhir tahun 2012, dari 40 orang terkaya di Indonesia, sebagian besar bergerak di bisnis industri pengerukan sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan total aset sebesar 71 Milyar US$!

PT. Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967 menghasilkan keuntungan Rp. 70 Trilyun setiap tahun[3] dan hanya 4% royalti pertahun untuk pemerintah Indonesia. Selama Freeport beroperasi sebanyak 1 milyar tailing dibuang ke sistem sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa di tahun 2006, dan jumlah itu akan bertambah menjadi lebih dari 3 miliar tailing dan 4 miliar limbah batuan sampai tahun 2040[4]. PT. Newmont Minahasa Raya yang telah melakukan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, menyebabkan lebih 30 orang meninggal dunia[5] dan penyakit berkepanjangan pada penduduk setempat akibat pencemaran limbah logam. Dua perusahaan tambang raksasa tersebut hanya contoh kecil bagaimana industri pertambangan berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan. Tercatat 36 perusahaan yang didominasi  tambang dan perkebunan, melakukan pengrusakan lingkungan secara sistematis[6].

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami krisis lingkungan serius. Penggundulan hutan terus meningkat demi perluasan industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, pencemaran udara di kota-kota besar, pencemaran air sungai dan laut karena pembuangan limbah dari perusahan-perusahan tambang dan pabrik-pabrik. Akibat dari semua itu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, peningkatan suhu, polusi udara, air yang tercemar dan rusaknya ekosistem merupakan dampak langsung yang harus dihadapi oleh manusia.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh industri pertambangan yang ijin usaha-nya terus bertambah dan dipermudah oleh pemerintah. Tahun 2013 terdapat 2686 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sudah diberikan, dan konsekuensinya jutaan hektar pohon akan dibabat dalam proses pembersihan tanah, dan jutaan ton tanah akan dikeruk dalam rangka ekstraksi bahan galian.

Selain industri tambang, industri perkebunan, khususnya kelapa sawit, juga turut memberikan sumbangan bagi kerusakan lingkungan.  Sawit Watch mengatakan hingga Juni 2010 pemerintah telah menyerahkan 9,4 juta hektar tanah, dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020, kepada 30 grup besar yang mengontrol 600 perusahaan.

Rusaknya lingkungan oleh perusahaan tambang dan perkebunan ini semakin diperparah karena pengelolaannya mengabaikan aspek Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Walaupun sudah ada kebijakan yang mengatur Amdal perusahaan, pengelolaan sumber daya alam tetap tidak dalam kontrol negara tetapi sepenuhnya pada perusahaan-perusahaan swasta yang orientasinya adalah keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kemanusiaan. Negara hanya berfungsi sebagai alat untuk melancarkan pengerukan dan penggundulan hutan.

Berjuang untuk Masa Depan Lingkungan dan Kemanusiaan

Krisis lingkungan merupakan persoalan serius. Sudah selayaknya perjuangan lingkungan hidup masuk kedalam agenda perjuangan politik kalangan gerakan kiri di Indonesia dalam rangka melawan kapitalisme. Mengapa? Pertama, karena penyebab utama kerusakan lingkungan adalah kapitalisme, yaitu sebuah sistem yang hidup dari eksploitasi manusia dan sumber daya alam akumulasi modal dan ekspansi untuk perbesaran keuntungan (kapital) segelintir orang (pemilik modal).  Eksploitasi sumber daya alam akan terus dilakukan sejauh menguntungkan bagi akumulasi, yang menuntut ‘produktivitas’ tanpa batas dari kaum buruh (dalam hal ini para pekerja tambang) dan eksploitasi alam tanpa batas. Dalam sistem kapitalisme, alam merupakan komoditas. Karena itulah James Moffet, pemilik Freeport, mengatakan bahwa potensi di Papua hanya (dapat) dibatasi oleh imajinasi. Kedua, persoalan pertambangan merupakan isu multisektor: buruh, perempuan, masyarakat adat, nelayan, petani, yang pertentangannya berhadapan langsung dengan korporasi yang dibela oleh negara melalui kebijakan dan tentaranya. Oleh karena itu perlawanan-perlawanan rakyat di areal pertambangan penting mendapat perhatian dan dikonsolidasikan agar menjadi pergerakan politik. Ketiga, dalam rangka pembangunan partai sosialis rakyat dipertambangan yang saat ini berlawan penting untuk dilibatkan, tak saja agar amunisi untuk melawan kelas penguasa semakin banyak, tetapi juga karena jalan keluar satu-satunya dari komodifikasi alam dan jaminan hak hidup dan bermatapencaharian bagi rakyat, adalah tatanan sosialisme yang membebaskan tak saja manusia juga alam.

Akhir kata, mari kita usung perjuangan  untuk masa depan lingkungan ini menjadi bagian penting dalam perjuangan untuk sosialisme, sekaligus perjuangan melawan politik kelas penguasa, karena ini menyangkut masa depan manusia dan kemanusiaan.


[*] Artikel ini lebih dimuat dalam edisi III Kibar Juang, dimuat kembali untuk tujuan perliasan penyadaran.

[2] Penulis bisa dihubungi di rosa.djamilah@gmail.com

[4] Sumber data: Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas PT Freeport Indonesia, Walhi,2006.

[5] Sumber data: Jaringan Advokasi Tambang

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s