Kemandirian politik dan penyatuan kekuatan

awami workers partyInspirasi dari pengalaman Partai Buruh Pakistan (LPP)

Oleh Savana

Sebelas November 2012 lalu, tiga partai politik Marxis di Pakistan melebur menjadi satu. Ketika politik kiri mengalami kemunduran selama berdekade-dekade, digantikan oleh politik bom bunuh diri, konflik komunal, militerisme dan neoliberalisme, langkah ini menjadi penting bagi peluang kebangkitan kiri di Pakistan, sekaligus penguatan bagi politik demokratik di negeri itu.

Di balik penyatuan tersebut, menarik mempelajari latar belakang dan kepentingan Partai Buruh Pakistan (Labor Party Pakistan-LPP), yang beranggotakan setidaknya 7000 orang, dalam mensukseskan penyatuan tersebut. Sudah besar dan radikal, untuk apa lagi bersatu? Demikianlah kira-kira pertanyaan kita dari Indonesia.

Kemandirian politik LPP

Naiknya Benazir Bhutto, dari Partai Rakyat Pakistan (PPP), sebagai Perdana Menteri Pakistan ke-11 di tahun 1988 memberi ilusi dikalangan kaum kiri. Kelompok-kelompok kiri berbagai perspektif masuk dan mendukung PPP.  Di saat yang sama, kejatuhan Uni Sovyet sebagai simbol komunisme, menciptakan perasaan putus asa mendalam dan kekosongan perspektif di kalangan kiri. Banyak kelompok kiri kehilangan para pendukung mereka yang paling militan. Sehingga awal tahun 1990-an merupakan periode reaksi ideologis, yang mendorong perkembangan gerakan fundamentalis.

Dalam kebingungan politik dan ideologi ini, kelompok yang kemudian mendirikan LPP mengakiri kebijakan “masuk ke dalam PPP” (enstrysm) di tahun 1991, dengan pertimbangan bahwa kelas pekerja akan menjauh dari PPP. Perspektif membangun partai buruh sebagai alternatif diluncurkan pada tahun 1993.

Melalui berbagai aliansi dengan kekuatan borjuis, organisasi-organisasi komunis tradisional mengabaikan pembanguan kekuatan politik rakyat, menghilangkan identitas mereka dan mensubordinasikan posisi ke dalam front dan partai nasionalis. Tugas inilah yang melahirkan LPP di tahun 1997: bangkit untuk memperjuangkan independensi kelas.

LPP berkembang ditengah situasi yang sangat sulit, dan hal ini dimungkinkan karena terdapat ruang bagi perlawanan sosial dan demokratik. Bagaimana LPP melakukannya?

Pertama, mereka  berani mempertahankan hak untuk tetap berdiri, bekerja terbuka, dan tak mau dilumpuhkan oleh represi. Banyak para pimpinan, laki-laki dan perempuan, mati, dipenjara, diancam oleh para preman pemilik tanah dan kapitalis, dan mereka menjawabnya dengan mobilisasi demokratik, menolak didorong bergerak dibawah tanah. Contoh solidaritas menuntut pembebasan Baba Jan—dimana Sekretariat Bersama Buruh turut melakukan aksi solidaritas di depan kedutaan Pakistan di Jakarta tahun lalu—dilakukan serentak dan terbuka hingga berhasil. Solidaritas terhadap kampung-kampung Kristen yang diserang para fundamentalis, mengorganisir dukungan demokratis terhadap pernyataan Gubernur Punjab tentang pluralisme, memobilisasi kaum perempuan pekerja melawan di garis depan terhadap serangan atas moral mereka oleh fundamentalisme, dst.

Kedua, kapasitas dan inisiatif yang tinggi. LPP mengorganisir sektor-sektor kelas pekerja yang paling tertindas, mendukung sepenuhnya perjuangan tani; perjuangan feminis; mengorganisir kampanye solidaritas yang intensif setelah gempa bumi menghancurkan Kashmir di tahun 2005; terlibat dan melaksanakan proses forum sosial, baik di Pakistan maupun level internasional; terlibat aktif dalam gerakan anti perang; memobilisasi semua kekuataannya ketika Gerakan Pengacara  bangkit melawan, dst.

Ketiga, keteguhan politik. LPP selalu menolak memilih diantara dua setan: antara partai-partai kroni korup dan rejim militer, antara tentara dan fundamentalis agama, antara NATO dan Taliban. Walau memanen begitu banyak kesulitan, namun mempertahankan politik ini telah memberi landasan bagi tegaknya independensi kelas, yang tanpanya, pembangunan kembali kekuatan kiri menjadi mustahil.

Penyatuan Kekuatan

Kini LPP telah meleburkan dirinya bersama Awami Party Pakistan dan Worker’s Party Pakistan, menjadi Awami Workers Party Pakistan. Untuk pertama kalinya kaum kiri kembali bisa menghiasai halaman depan surat kabar penting di negeri itu. Beberapa akademisi dan intelektual kiri menganggap penyatuan ini merefleksikan bahwa kaum kiri sadar terdapat kontradiksi yang semakin tinggi di dalam struktur kekuasaan saat ini dan (oleh sebab itu) membutuhkan penyatuan dan kedewasaan politik sehingga dapat mengambil manfaat dari kontradiksi tersebut.

Penyatuan tiga partai dengan tradisi Marxis yang secara historis berbeda, bahkan berlawanan satu sama lain, merupakan kali pertama di Pakistan. Dibalik inisiatif penyatuan ini, terdapat kekuatan para aktivis muda yang tidak membawa beban konflik sektarian sisa perang dingin (Stalinis, Tortskyist, Maois, dll), yang terus mendorong agar persatuan menjadi nyata. Aktivis-aktivis generasi muda ini tergabung dalam Federasi Pelajar Nasional (Nasional Student Federation-NSF), yang sejak 1960-an dan awal 1980-an merupakan pembawa bendera politik kiri.

Taktik merebut kembali kampus dari organisasi-organisasi sayap kanan dan mendorong aktivisme mahasiswa/i kemudian diikuti dengan inisiatif menyatukan partai-partai kiri tersebut. Gagasan tersebut dimulai dari pertanyaan yang paling sederhana di kalangan muda: “kenapa kami harus memilih diantara satu atau yang lainnya? Apa perbedaan diantara kalian?”.

Hal lain yang juga membuka jalan bagi penyatuan adalah berkembangnya gerakan buruh dan gerakan sosial. Salah satu tujuan dari strategi penyatuan adalah menguatkan gerakan buruh dan tani yang bagian-bagiannya telah mereka bangun di negeri itu selama bertahun-tahun.

Ideologi perekat mereka adalah sosialisme, yang disetujui oleh semua partai. Mereka setuju bahwa ekonomi vital harus dinasionalisasi di bawah kontrol dan manajemen buruh; bangsa-bangsa atau kelompok kebangsaan (contohnya Kashmir) berhak atas penentuan nasib sendiri; memutuskan rantai hutang melalui audit semua pinjaman lokal dan luar negeri sebagai solusi memburuknya ekonomi negeri; menuntut setidaknya 10% dari total dana negara dialokasikan untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan dengan pemotongan drastis pada anggaran militer.

Farooq Tariq, salah seorang juru bicara yang dikenal luas sebelumnya di LPP, dan saat ini menjadi Sekretaris Jenderal Awami Workers Party, mengatakan bahwa rakyat pekerja membutuhkan partai politik yang tidak saja menyebarkan retorika perubahan, namun juga dapat menyajikan program-program politik yang dapat dikerjakan demi membuat perubahan menjadi nyata sehingga memberi landasan perimbangan kekuatan rakyat Pakistan. Awami Workers Party bukanlah partai para Tuan tanah, Kapitalis, Jenderal dan Mullah melainkan partai massa pekerja yang telah lama menderita dan dipinggirkan.*

Sumber internet:

http://tribune.com.pk/story/459968/the-left-unites-to-offer-an-alternative-to-status-quo-new-left-party-formed/

http://links.org.au/node/3089

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1873

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s