Politik SARA

sara1Politik SARA Bukti Kegagalan Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sudah berjalan 15 tahun, reformasi di Indonesia masih dirasa belum berhasil. Hal tersebut terbukti dari masih maraknya politik berbasis Suku, Agama, Ras, Antar Golongan. Salah satu cara untuk menekan politik Suku, Agama, Ras, Antar Golongan ialah dengan gerakan Solidaritas.

Kita bisa lihat peristiwa Ahmadyah, kerusuhan di Ambon, Sampang dan beberapa tempat lainnya. Reformasi sudah berlangsung 15 tahun, namun tak ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal itu karena pemerintah sengaja memilihara isu SARA

Hal itu diungkapkan Koordinator Politik Rakyat Vivi Widyawati dan Pengamat Sosial Suma Mihardja dalam diskusi bertema Politik Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) di pelataran kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta, (13/5/2013).

Menurut Vivi, kegagalan reformasi yang sudah berjalan 15 tahun ditandai dengan masih maraknya politik SARA di Indonesia.    

Vivi mengatakan, Politik SARA masih kerapkali digunakan oleh penguasa untuk memecah belah kekuatan rakyat. “Kita bisa lihat peristiwa Ahmadyah, kerusuhan di Ambon, Sampang dan beberapa tempat lainnya. Reformasi sudah berlangsung 15 tahun, namun tak ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal itu karena pemerintah sengaja memilihara isu SARA demi keuntungan pribadi dan kelompoknya,” tuturnya

Menurut Vivi, kegagalan pemerintah dalam 15 tahun reformasi tampak dari pembiaran dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. “Sama sekali tak ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalah SARA. Pemerintah justru mengeluarkan peraturan yang melanggar kebebasan agama dengan dikeluarkannya peraturan tentang Ahmadyah,” ujarnya.

Vivi menambahkan, kegagalan pemerintah juga tampak dari tidak diusutnya kasus rasis yang terjadi saat ditegakkannya reformasi 15 tahun lalu. “Pengusutan kasus pemerkosaan terhadap perempuan dari etnis Tionghwa hingga kini juga tidak jelas,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Suma mengatakan, SARA hanya bisa dilawan dengan penyatuan kelas masyarakat lewat aksi solidaritas. “Harusnya kita lebih cerdas, jangan lagi terkotak-kotak lewat perbedaan suku, agama, ras ataupun golongan tertentu. Kita hendaknya berangkat dari rasa senasib sepenanggungan sebagai aksi solidaritas kaum tertindas,” ucapnya.

Suma mencontohkan kisah perjuangannya saat membela para pedangan asongan yang digusur dari area stasiun. “Konflik antara pedagang dan pihak pengelola kereta api sempat mengarah pada isu SARA, karena pimpinan kereta api berasal dari etnis dan agama minoritas tertentu,” katanya.

Konflik pedagang dan pejabat kereta api yang menjurus pada isu SARA, berhasil diredam karena Suma yang ikut serta membela pedagang, berasal dari etnis yang sama dengan pimpinan kereta api yang dimaksud.

“Kehadiran saya untuk membela para pedangan, merupakan bentuk nyata aksi solidaritas. Kami tak lagi melihat etnis atau agama tertentu yang berbeda sebagai lawan. Namun, kami sama-sama memiliki satu keprihatinan yang menimbulkan rasa solidaritas,” tuturnya.

Menurut Suma, setiap isu SARA yang muncul perlu dianalisis terlebih dahulu, karena isu SARA selalu berpotensi untuk menimbulkan kekacauan. “SARA merupakan instrumen yang kuat dan tajam. Kita tetap harus selalu waspada. Saat isu SARA sedang memanas, penguasa bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan rencananya,” imbuhnya.

Suma mengungkapkan, biasanya penguasa akan melakukan perjanjian tertentu dengan pihak-pihak mayoritas. “Dengan demikian, penguasa mendapat dukungan, dan kelompok mayoritas seperti mendapat kesempatan untuk melakukan segala tindakan yang mereka anggap benar,” ungkapnya.

Editor :
Robert Adhi Ksp
______________
Masyarakat Harus Waspadai Politisasi SARA

Kerap dimanfaatkan aktor politik untuk meraih kekuasaan

Hukumonline. Aktivis HAM, Suma Mihardja mengingatkan agar masyarakat dapat logis dan cermat dalam menyikapi isu SARA. Pasalnya, isu tersebut kerap digunakan pihak tertentu untuk meraih kekuasaan. Suma khawatir masyarakat terjebak politik SARA sehingga seolah membenarkan tindakan SARA yang dilakukan terhadap kelompok tertentu.

Misalnya, ada tindak kekerasan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas, karena merasa sebagian masyarakat mengamini tindakan tersebut. Akibatnya, penegakan hukum dan HAM tak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Suma, setidaknya ada beberapa pilar yang melestarikan politik SARA seperti tentara, pengusaha, penguasa dan pemilik media. Khusus untuk pemilik media, Suma menjelaskan banyak produk media yang isinya mengarahkan kepada politk SARA. Seperti di Rwanda, pernah terjadi perang etnis yang memakan banyak korban akibat cerita yang sempat mengudara di sebuah radio. Begitu pula di Indonesia, tak sedikit sinetron yang secara sadar atau tidak mengantarkan isu SARA. Misalnya, sebuah sinetron berkisah tentang kelompok orang yang dianggap beriman dengan atribut tertentu melawan kelompok yang dianggap tak beriman.

Selain itu, isu SARA menurut Suma semakin menjadi ketika ada regulasi atau peraturan pendukung, seperti diskriminasi terhadap orang-orang golongan kiri. Atau fatwa yang dinyatakan MUI bahwa suatu kelompok agama dianggap sesat, sehingga aparat keamanan dapat bertindak mengacu aturan tersebut. Lagi-lagi hal itu tak terlepas dari peran media yang menggaungkan bahwa ketika tidak sepakat dengan MUI dituding sebagai tidak berakidah. Tak ketinggalan Suma berpendapat pemerintah melakukan pembiaran terhadap tindakan SARA yang terjadi. Seperti sengketa gereja Yasmin di Bogor.

Soal SARA juga terjadi di lingkungan kerja. Suma mengisahkan sebuah kasus di perusahaan yang mengangkat pekerja dari etnis tertentu langsung pada posisi manager dengan upah di atas rata-rata. Sedangkan untuk etnis lain yang baru masuk bekerja, jabatannya rendahan dan upah yang diterima normatif. Hal serupa juga terjadi di Malaysia pada tahun 1960-an, ketika pemerintah menerbitkan kebijakan yang mewajibkan setiap perusahaan etnis asing harus memberi ruang untuk kepemilikan saham etnis Melayu. Kebijakan ekonomi itu dijuluki Ali Baba dan sempat digunakan juga di Indonesia.

Suma berpendapat dengan kebijakan itu, pemerintah mengintervensi untuk meningkatkan posisi ekonomi kaum pribumi atau melayu. Namun, kebijakan tersebut mendapat tentangan keras dari kelompok masyarakat di Malaysia dan diprediksi menjadi bom waktu atau krisis. Pasalnya, ketika itu etnis melayu di Malaysia dirasa kurang berbakat untuk berbisnis. Akibatnya, ketika saham di perusahaan itu diberikan kepada etnis melayu dan minimnya kemampuan, maka tugas manajerial itu diserahkan kepada etnis lain yang dipandang lebih menguasai. “Pribumi jadi manja dan krisis ekonomi,” katanya dalam diskusi di kantor KontraS Jakarta, Senin (13/5).

Bagi Suma, politik SARA harus dicegah karena tidak mampu memposisikan seseorang secara objektif, tidak berdasarkan kualitas. Menurutnya, praktik yang cukup baik untuk dijadikan contoh dalam memanfaatkan perbedaan menjadi kekuatan positif adalah Timor Leste. Bekas provinsi Indonesia itu bagi Suma patut ditiru ketika seorang tokoh dari etnis di luar pribumi dapat tampil menjadi pimpinan negara, yaitu mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri. Mengacu hal itu Suma menganggap walau Alkatiri berasal dari etnis Yaman, tapi Republik Demokratik Timor Leste memberi ruang baginya untuk menunjukan kemampuannya bernegara tanpa rasa khawatir.

Atas dasar itu Suma mengingatkan agar masyarakat bisa jernih melihat isu SARA dan menghindari jebakan yang dilakukan pihak tertentu untuk meraih kekuasaan. Pasalnya, isu SARA paling mudah membakar emosi seseorang sehingga dapat dimanfaatkan bagi kelompok tertentu untuk ‘bermain’.

Pasca 15 tahun reformasi, Suma belum melihat keseriusan pemerintah dan DPR untuk menggerus isu SARA. Suma berpendapat kondisi itu bakal berubah jika para pemangku kepentingan menjalankan konstitusi secara jujur dan konsekuen. Walau saat ini ada lembaga negara yang independen membidangi HAM yaitu Komnas HAM, tapi Suma tak berharap banyak. Pasalnya, kewenangan Komnas HAM tak cukup kuat untuk melakukan penegakan HAM.

Oleh karenanya Suma berharap ke depan, peraturan perundang-undangan terkait HAM, salah satunya UU HAM, perlu direvisi untuk memberi kewenangan kepada Komnas HAM agar mampu bertindak ketika ditemukan pelanggaran HAM, termasuk berkaitan dengan isu SARA. Ia mencontohkan Komnas HAM Australia yang mampu bertindak melindungi orang yang haknya dilanggar secara langsung. Misalnya, ditemukan perusahaan yang menggunakan politik SARA sehingga melanggar hak para pekerjanya. Dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut Suma mengatakan Komnas HAM Australia dapat memberikan sanksi kepada perusahaan sampai berhenti produksi.***

sara4 sara2 sara3

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s